Geger! Komnas PA Ungkap Papua Barat Zona Merah Kekerasan Terhadap Anak

Ada banyak fakta juga anak-anak tidak nempunyai akta lahir  dan berdampak tidak mendapat layanan dari pemerintah dan negara akibatkan hak anak terlanggar termasuk hak anak untuk mendapat hak atas  pendidikan, hak atas kesehatan, makanan, dan gsk atas identitas, serta perlindungan.

Arist menambahkan, informasi lainnya disampaikan dalam acara diskusi yang dihadiri lebih dari 100 orang melalui ofline dan zoom dengan melibatkan para Kapolres,

Satreskrim, ASN dan kanit PPA, media dan aktivis anak dan perempuan di Sorong dan Manokwari Papua Barat. Ada banyak anak di eksploitasi dalam konflik bersenjata dan antar kampung, dan dikorbankan sebagai pelaku kekerasan.

Fakta menunjukkan bahwa setiapkali ada konflik ditengah-tengah masyarakat dan tindak pidana, fakta menunjukkan bahwa anak selalu dibatkan. Ada banyak juga laporan bahwa anak selalu dimanfaatkan oleh kepentingan politik orang dewasa.

Yang menjadi kesulitan untuk memutus mata rantai pelanggaran hak anak secara khusus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan  penyelesaiannya melalui jalan damai dan adat yang difasilitasi tokoh adat bahkan institusi agama akibatnya ada banyak kasus diselesaikan tidak berpihak pada korban. Inah yang menyebabkan penegakan hukum sangat lemah.

Kalau situasi dan kondisi ini dibiarkan dan anak-anak Papua khususnya di Papua Barat terus dilanggar haknya, ditanamkan  kekerasan dan terus di eksploitasi serta tidak dicari solusinya, tidaklah berlebihan jika masa depan anak Papua Barat di kuatirkan kehilangan masa depan dan generasi orang'orang Papua, kata Arist dalam keterangan persnya.

Lalu apa solusi untuk menyikapi  fakta ini, dalam diskusi Perlindungan Anak dan permalahannya  perlu dicari  format dan formulasi yakni yang pertama perlu dengan segera  melakukan perempuan dengan para kepala suku dan tokoh adat serta pimpinan sinodal gereja, pejabat pemerintah pengambil keputusan, pegiat perlindungan anak dan perempuan aparat penegak hukum yang dikordinir Kapolda, Kajari dan Pengadilan untuk menyamakan visi dan missi yang sama dalam penanganan kasus kekerasan    khususnya kekerasan seksual.

Kedua perlu dibangun gerakan perlindungan Anak berbasis keluarga dan kampung dan memanfaatkan Kampung Tangguh yang telah dibangun pemerintah dan Polda Papua Barat dengan melibatkan Babinkamtibnas, Karangtaruna dan aktivis gereja dan peduli anak.

Yang keempat, pemerintah daerah mesti menyediakan anggaran Perlindungan Anak dan perempuan yang cukup dan diinyegradikan dengan program dan kegiatan berbasis deda dan kampung khususnya penguatan organisasi di pedesaan.

Kelima, untuk memutus mata rantai pelanggaran hak anak perlu segera dibentuk Forum anak di setiap desa dan kampung sebagai Pelopor dan pelapor, tambah Arist.