• Rabu, 10 Agustus 2022

Terungkap Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Konflik Rusia—Ukraina

- Jumat, 25 Maret 2022 | 17:29 WIB
Prof. Evi Fitriani, Ph.D, Guru Besar Hubungan Internasional (HI) FISIP UI.  (Jabodetabek.Id)
Prof. Evi Fitriani, Ph.D, Guru Besar Hubungan Internasional (HI) FISIP UI. (Jabodetabek.Id)

Jabodetabek.id- Menjelang akhir Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina. Putin menegaskan, Rusia akan langsung merespon jika ada pasukan asing yang berupaya menghalangi aksinya. Hal ini merupakan puncak konflik sejak tahun 2014 dan berujung pada aneksasi Krimea. Di tengah konflik RusiaUkraina, Indonesia punya kesempatan untuk memainkan perannya.

Topik ini menjadi pembahasan dalam dalam “Webinar Krisis Rusia-Ukraina: Posisi dan Peran Indonesia & ASEAN”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) secara virtual. Dalam pidato sambutannya, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan, “Diharapkan, dalam acara webinar ini mendapatkan gambaran mengenai penyelesaian dan langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan serta analisis-analisis dari berbagai pihak profesional.”

“Kebijakan Indonesia untuk politik luar negeri bebas aktif sudah sangat tepat, invasi Rusia ke Ukraina menjadi pendorong negara-negara ASEAN untuk bersatu dan tidak membuat ancaman bagi negara manapun,” ujar Prof. Evi Fitriani, Ph.D, Guru Besar Hubungan Internasional (HI) FISIP UI.

Menurutnya, dunia perlu membangun sistem keamanan global yang transparan untuk mencegah invasi negara-negara besar. “Kalau kita ingin membangun sistem internasional yang aman, adalah sistem internasional yang seharusnya tidak membiarkan orang seperti Putin mempunyai justifikasi untuk perang.”

Ia menambahkan, Ukraina dan negara-negara anggota NATO serta Amerika Serikat, membiarkan Presiden Rusia Vladimir Putin mempunyai justifikasi untuk melakukan serangan. Dalam pandangannya, perlu sistem internasional yang bisa mencegah negara-negara besar seperti Rusia dan AS memiliki justifikasi untuk melancarkan serangan.

“Oleh karena itu, kita perlu membangun sistem keamanan global atau global architecture yang lebih transparan sehingga tidak menjadi alasan bagi penghasut perang untuk menjustifikasi apapun tindakan mereka, baik dari sisi keamanan dirinya ataupun stabilitas global,” ujar Prof. Evi.

Sejalan dengan hal tersebut, dosen HI FISIP UI Hariyadi Wirawan mengatakan, konflik tersebut merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa yang telah berlangsung lama antara Rusia dengan Ukraina. Ia menilai sebagai negara yang besar di dunia, Rusia memiliki berbagai hal yang penting bagi negara itu untuk menjaga integritas dan kedaulatannya, terutama di tengah-tengah perubahan politik dan struktur internasional di dunia.

“Bagi Rusia, persoalannya menjadi lebih sensitif lagi ketika di wilayah perbatasannya banyak negara mencoba untuk melakukan hal-hal yang dianggap oleh Rusia sebagai gangguan keamanan, terutama dengan upaya yang dilakukan oleh Ukraina untuk bergabung dengan NATO,” kata Hariyadi.

Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Winardi Hanafi mengatakan, Indonesia konsisten dengan prinsip bebas aktif dalam menyikapi krisis yang terjadi di Ukraina. Ia menjelaskan, bebas aktif bukan berarti netral aktif. Tetapi, juga memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Sikap Indonesia juga bukan sekadar mengikuti negara lain, melainkan berkepentingan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional.

Halaman:

Editor: Jabodetabek.Id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bakamla Terima Kunjungan Dubes RI untuk Vietnam

Jumat, 24 Juni 2022 | 14:39 WIB
X