UU TPKS Merupakan Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Jabodetabek.id - Setelah menjalani perjuangan panjang yang melelahkan dan penuh debat, akhirnya 12 April 2022 DPR-RI mengesahkan RUU tentang Kekerasan Seksual (RUU KS) menjadi UU RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia.

Di dalam UUTPKS yang baru disahkan DPR ini juga secara umum mengatur mengenai "Victim 

Trust" yaitu dana bantuan bagi korban demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komosi Nasional Perlindungan Anak (Kommas Anak) kepada sejumlah wartawan guna menjawab pertanyaan mengenai disahkankannya RUU KS menjadii UU di Jakarta Jumat (15/04/2022). 

Arist memberikan penjelasan, jika pelaku kekerasan seksual tidak mampu membauat restitusi atau dana bantuan maka negara akan mengambil ali (take over) membayarnya atau memberikannya berupa konvensasi kepada korban kekerasan seksual. 

Disamping itu Arist menuturkan dalam keterangan persnya, didalam UU TPKS ada 9 tindak pidana yang wajib dilindungi yakni Setiap Pelaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual.

Dalam lasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak non fisik berupa isyarat, tulisan dan/atau perkataan pada kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang terkait dengan keinginan seksual, dipidana 5 tahun palinh lama dan/atau denda pidana Rp10 juta.

Lebih lanjut Arist menjelaskan bahwa UU TPKS juga melindungi Korban Revenge Porn

Pada pasal 4 ayat (1) UU TPKS disebutkan ada 9 tindak pidana kekerasan yakni :

1. Pelecehan Seksual non fisik.