• Selasa, 6 Desember 2022

Ditpolairud Polda Banten Serahkan Barang Bukti dan Tersangka Perkara Penyalahgunaan BBM Subsidi

- Selasa, 6 September 2022 | 12:21 WIB
Ditpolairud Polda Banten telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi. (Jabodetabek.Id)
Ditpolairud Polda Banten telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi. (Jabodetabek.Id)

Jabodetabek.Id - Ditpolairud Polda Banten melalui Subdit Gakkum pada Senin (05/09/2022) sekira pukul 11.00 Wib telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Banten.

Dirpolairud Polda Banten Kombes Pol Giuseppe Reinhard Gultom membenarkan pihaknya telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Kami telah menyerahkan ke Kejati Banten satu unit truck colt diesel dengan nopol BE 9854 BU yang telah dimodifikasi tangki BBM dengan bermuatan solar dan sepuluh orang tersangka," ungkap Gultom pada Selasa (6/9/2022).

Gultom melanjutkan, perkara yang telah di tahap 2 kan ini merupakan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Tersangka dan barang bukti telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten sekira pukul 11.00 Wib," tambahnya.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Banten AKBP Tyas Puji Rahadi menyampaikan perkara ini berdasarkan Laporan Polisi nomor 318 tanggal 07 Juli 2022.

"Awal mula kejadian personel kami menangkap tersangka beserta barang bukti penyalahgunaan BBM bersubsidi di Pelabuhan Penyeberangan Eksekutif Merak pada Kamis (7/7/2022) sekitar pukul 23.00 Wib.

Dari pengungkapan tersebut diamankan 10 orang tersangka dan 1 unit Truck Colt Diesel dengan Nopol. BE 9854 BU yang telah dimodifikasi tangki BBM dengan bermuatan solar" kata Tyas Puji.

 Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah oleh Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 Miliar

Halaman:

Editor: Jabodetabek.Id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Awasi dan Pantau Investasi Telkomsel ke GOTO

Jumat, 2 Desember 2022 | 13:36 WIB

Berkas Judi Online Apin BK Dinyatakan Lengkap

Kamis, 1 Desember 2022 | 07:11 WIB
X