FPPJ Membedah Kriteria Calon Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan

Jabodetabek.Id - Sebagaimana diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) baru akan digelar serentak di tahun 2024. Oleh karenanya, ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 akan digantikan oleh penjabat kepala daerah termasuk daerah Provinsi DKI Jakarta. Kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 telah diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

 

Merujuk pada pasal 201 UU 10/2016 ayat 10 dan 11, kekosongan jabatan gubernur dapat diisi oleh penjabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan eselon I. Prosesnya akan dilakukan Kemendagri dengan memberi tiga nama calon penjabat gubernur kepada presiden, dan Presiden yang akan memilih penjabat gubernur. 

 

“Semua harus berpijak pada konstitusi, untuk kriteria personal calon itu menjadi hak perogratif Presiden dalam menilai” Demikian disampaikan Endriansyah Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) melalui siaran tertulis yang diterima Jabodetabek,id Rabu (17/8).

 

FPPJ menuntut adanya Netralitas penunjukan Pj Gubernur, menurutnya hal itu sangat penting bila tidak ingin dibombardir netizen social media dan dihujat publik hingga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat DKI kepada Pj Gubernur DKI yang tentunya diprediksi dapat menjadi awal dari serangkaian masalah dan kesulitan yang akan dihadapi Pj Gubernur dalam melayani masyarakat.

 

"Jangan sampai kericuhan masalah netralitas Pj Gubernur DKI Jakarta menjadikan hilangnya fokus dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat," terangnya.

 

Sementara itu, terkait beberapa nama yang sudah beredar terkait Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan, ia tidak memberikan komentar. Menurutnya FPPJ, tidak masuk ke dalam ranah tersebut, yakni mengenai rekomendasi nama bakal calon Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Namun ia kembali menegaskan, bahwasanya FPPJ sebagai salah satu bagian dari elemen masyarakat memandang perlu untuk ikut mengkaji dan memberikan masukan kepada pemerintah sebelum menentukan pilihan dalam menunjuk Pj Gubernur DKI Jakarta.

 

Apalagi, sambung pria yang akrab disapa Ryan ini. Permasalahan DKI Jakarta yang begitu kompleks dan tentunya membutuhkan figure terbaik yang harus bersih dan mampu menciptakan pemerintahan yang clean dan good governance sebagai syarat utama.

 

Selain itu Pj Gubernur DKI Jakarta nantinya diharapkan memiliki kompetensi dasar manajemen pemerintahan daerah untuk menjalankan semua fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan di DKI. Mampu memahami konstelasi politik DKI Jakarta dan bijak dalam menyikapi dinamika yang berkembang dari semua elemen kekuatan sosial politik yang umumnya terpusat di Jakarta. 

 

“Perlu figur yang berani dan tegas dalam membuat keputusan dan mengambil kebijakan yang strategis dengan memperhitungkan risiko yang dihadapinya. Dan tentunya Pj Gubernur DKI wajib memiliki kapasitas kepemimpinan yang memayungi berbagai konflik kepentingan yang timbul sebagai konsekuensi dari karakteristik daerah yang heterogen di mana semua suku, agama, dan ras ada di DKI Jakarta” ungkapnya.

 

Ryan menyampaikan, selepas masa bhakti Gubernur Anies Baswedan akan habis pada Oktober 2022 mendatang. Pengajuan nama kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden yang mana kemungkinan nama-nama yang diajukan akan mendapatkan perhatian masyarakat karena berpotensi besar adanya intervensi dan titipan partai politik.

 

”Kita semua sadar dan tahu jika Salah satu implikasi hukum pelaksanaan Pilkada secara serentak nasional pada tahun 2024 adalah polemik penunjukan jabatan Pj kepala daerah. Penunjukkan Pj Kepala daerah sangat berpotensi menjadi celah oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya. Penunjukan calon penjabat itu juga dikhawatirkan "rentan dieksploitasi" demi kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024” tandasnya.